Anggota DPRD Jawa Barat, dari Fraksi Partai Demokrat A Yamin belum lama ini menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Yamin, fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan provinsi berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Anggaran daerah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan seremonial atau program yang tidak berdampak langsung,” ujar Yamin, Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Senin (20/10/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD.
A Yamin juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam ikut mengawasi penggunaan anggaran. “Partisipasi publik menjadi kunci agar transparansi berjalan baik. Kita ingin pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Legislator dapil Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menambahkan, fokus pengawasan tahun 2025 diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan di wilayah Sukabumi.
“Empat sektor ini harus jadi prioritas. Jangan sampai ada anggaran yang mubazir, sementara masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi,” pungkasnya.
